Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah ,Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD

Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mencapai penggunaan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peran PPK dan Bendaharawan SKPD menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas ini. PPK bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penatausahaan keuangan, sedangkan Bendaharawan SKPD bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pembayaran dan penyetoran penerimaan ke kas daerah.

Proses akuntansi yang dilakukan oleh PPK dan Bendaharawan SKPD meliputi beberapa tahapan. Pertama, proses penganggaran, di mana PPK berperan dalam menyusun rencana anggaran dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas SKPD. Selanjutnya, proses penganggaran diikuti oleh proses pelaksanaan anggaran, di mana Bendaharawan SKPD bertugas untuk melaksanakan pembayaran dan penyetoran penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama proses pelaksanaan anggaran, PPK dan Bendaharawan SKPD harus menjaga agar semua transaksi keuangan tercatat dengan akurat dan tepat waktu. Mereka bertanggung jawab untuk membuat catatan dan bukti transaksi, seperti kwitansi, faktur, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini sangat penting agar setiap pengeluaran dan penerimaan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan.

Baca Juga : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Selanjutnya, proses akuntansi meliputi tahap pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan. PPK harus melakukan pencatatan secara akurat terhadap setiap transaksi keuangan yang terjadi. Mereka juga bertugas menyusun laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan ini akan menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan SKPD.

Oleh karena itu untuk memperdalam pemahaman tentang Pengelolaan keuangan Daerah&Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan  Keuangan(PPK) dan Bendaharawan SKPD, Kami Pusdiklat Pemendagri Mengadakan Bimtek/Diklat Dengan Materi Tersebut yang akan Dilakasanakan Pada :

JULI
04 – 05 Juli 2023
11 – 12 Juli 2023
21 – 22 Juli 2023
25 – 26 Juli 2023
AGUSTUS
02 – 03 AGUSTUS 2023
10 – 11 AGUSTUS 2023
14 – 15 AGUSTUS 2023
24 – 25 AGUSTUS 2023
29 – 30 AGUSTUS 2023
SEPTEMBER
08 – 09 SEPTEMBER 2023
13 – 14 SEPTEMBER 2023
21 – 22 SEPTEMBER 2023
24 – 25 SEPTEMBER 2023
29 – 30 SEPTEMBER 2023
OKTOBER
02 – 03 OKTOBER 2023
10 – 11 OKTOBER 2023
20 – 21 OKTOBER 2023
25 – 26 OKTOBER 2023
NOVEMBER
02 – 03 NOVEMBER 2023
07 – 08 NOVEMBER 2023
14 – 15 NOVEMBER 2023
21 – 22 NOVEMBER 2023
29 – 30 NOVEMBER 2023
DESEMBER
07 – 08 DESEMBER 2023
13 – 14 DESEMBER 2023
20 – 21 DESEMBER 2023
28 – 29 DESEMBER 2023
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:

Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Peserta Menginap
RP.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tidak Menginap

Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
4. Seminar Kit
5. Tas
6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek

CATATAN :
– Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
– Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat – Lambanya H-3
– Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat
– Syarat & Ketentuan Berlaku

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *