Diklat / Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian integral dari pelayanan publik di negara Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap ASN, pemerintah telah menerapkan

Baca selengkapnya

Bimtek / Diklat Pointers Perubahan IV Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres Nomor 4 Tahun 2015) dan Inpres No. 1 Tahun 2015

About Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Dalam konteks pengadaan

Baca selengkapnya

Diklat / Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja pengelolaan keuangan Anggaran berbasis kinerja telah menjadi pendekatan yang semakin populer dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Pendekatan ini menempatkan fokus pada

Baca selengkapnya

Diklat / Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Menghadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Untuk mencapai hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem

Baca selengkapnya

Diklat / Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Salah satu peran utama dalam pengelolaan keuangan adalah bendahara,

Baca selengkapnya

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penyusunan program kegiatan merupakan tahapan kritis dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk meningkatkan efektivitas dalam menyusun program kegiatan

Baca selengkapnya

Diklat / Bimtek Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021

Pemerintah Indonesia secara berkala mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tata kelola keuangan daerah guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Salah satu

Baca selengkapnya