Pelatihan Teknis (Bimtek) Perpres Nomor 17 Tahun 2023 hadir sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini
Tag: transparansi
Bimtek Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan pelatihan khusus yang ditujukan bagi
Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender adalah pelatihan yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para pejabat pengadaan
Bimtek Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Pemahaman Aparatur Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Serta Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Desa
Bimbingan Teknis (Bimtek) Dana Desa merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Dana
Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sangat penting bagi pemerintah desa dan aparat terkait untuk memahami pedoman dan tata
Bimtek Pengelolaan Anggaran ,Penatausahaan Dan PertanggungJawaban Aset Daerah
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Aset Daerah menjadi sebuah kebutuhan penting
Bimtek Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Barang & Jasa Pemerintah
Pengadaan barang&jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam pembangunan negara. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, pemerintah terus